Harga Gas Bumi Turun, Bisa Menghambat Pembangunan Infrastrukturnya

zehrabilgisayar.net, migas – Menurunnya harga gas bumi menjadi US$ 6 per MMBTU dinilai akan mempersulit pembangunan infrastrukturnya. Apalagi cadangan gas bumi yang ada di Indonesia masih sangat melimpah, untuk itu pembangunan infastrukturnya masih sangat dibutuhkan untuk menjaga ketahanan energi nasional.

Komaidi Notonegoro, Pengamat Energi dari Reforminer Institute mengatakan bahwa turunnya harga gas bumi yang disertai dengan ketidakjelasan pasar, akan memberikan beban yang berat pada tingkat Return of Investment (RoI) atau balik modal dari sebuah proyek pembangunan infrastruktur gas bumi yang dilakukan.

Hal tersebut dikarenakan rendahnya harga jual gas bumi, maka semakin kecil margin yang bisa didapatkan oleh pengembang. Inilah yang bisa menyulitkan pelaku usaha dalam membangun infrastruktur yang baru, ucap Komaidi lewat keterngannya, Minggu (29/11/2020).

Menurut Komaidi menurunnya harga gas bumi di tengah pandemic virus Corona belum memberikan dampak yang signifikan untuk industri pengguna gas. Pasalnya, harga gas bumi saat ini masih belum dapat mendongkrak volume produksi ataupun penjualan industri pengguna gas.

Sebelumnya, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 tahun 2016 yang mengatur tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Dalam surat tersebut mengatakan bahwa pemerintah sudah menetapkan harga gas bumi menjadi US$ 6 per MMBTU dari sebelumnya US$ 7 per MMBTU (Million British Termal Unit).

Setelah itu, pada tanggal 6 April 2020 Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No 8/2020 yang mengatur Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang industri.

Pada pasal 3 ayat 1 dalam surat tersebut mengatur harga gas bumi tertentu pada titik serah pengguna gas bumi ditetapkan sebesar US$ 6 per MMBTU. Terdapat juta tujuh sektor industi yang bisa mendapatkan harga khusus dari kebijakan tersebut, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, serta industri sarung tangan karet.

Menurut Komaidi, menurunnya harga gas yang diinisiasi pemerintah melalui Kementerian ESDM sangat terburu-buru, dan kebijikan ini dinilai hanya untuk memenuhi peraturan yang sudah lama dibuat tapi tidak kunjung terlaksana. Sebagai dampak dari kebijakan yang telah di buat tersebut, pemerintah merelakan jatahnya dari penjualan migas di hulu dipangkas sebesar US$ 2 per MMBTU.

Kebijakan pemerintah dalam memangkas harga gas bumi untuk industri tertentu pada level US$ 6 per MMBTU memang menjadi bumerang jika tidak mendapatkan dukungan insentif untuk pengembangan infrastruktur gas bumi. Dengan margin yang terbatas, perusahaan saat ini lebih memilih untuk memilih resiko terendah, yaitu mengelola infrastruktur yang sudah jelas pasokan dan pasarnya.

Perusahaan yang marginnya dipangkas oleh kebijakan pemerintah ini akan sangat berat, jika harus memaksa melakukan pembangunan infrastruktur gas bumi untuk membangun infrastruktur pendukung. Terkecuali ada insentif yang memberikan solusi untuk para pengembang infrastruktur yang menjamin bisnis mereka tetap sehat saat melakukan ekspansi.

Jika para investor melihat investasi di tempat lain, misalnya, bisa mendapatkan IRR 12% sedangkan di infrastruktur gas bumi IRR nya lebih rendah, maka tidak akan ada investor yang ingin melakukan investasi untuk mengembangkan infrastruktur gas, ucap Komaidi.

Pengembangan infrastruktur gas yang lambat, pada akhirnya membuat target pemerintah dalam upaya meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik akan sulit terealisasi karena infrastrukturnya tidak tumbuh.