Kementan Tegaskan UU Cipta Kerja Berpihak Untuk Petani Lokal

zehrabilgisayar.net, pertanian – Erizal Jamal, Kepala Pusat Perlindungan Verietas Tanaman dan Perizinan Kementan mengatakan bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja klaster pertanian dibuat dengan tujuan mensejahterakan para petani. Dimana menurut Erizal, pembukaan investasi dan kemudahan ijin usaha sudah didukung pada UU Cipta Kerja klaster pertanian.

Erizal menjelaskan bahwa subtansi UU Cipta Kerja adalah mempermudah aturan lama menjadi aturan baru yang dapat diakses oleh semua pihak, termasuk para petani yang memiliki keinginan untuk memulai usaha kecil dan menengah.

Sehingga regulasi saat ini lebih sederhana dari sebelumnya yang tumpang tindih. Perijinan yang awalnya rumit pada regulasi ini lebih dimudahkan. Kenapa? Hal ini disebakan oleh kewenangan di setiap daerah baik kota ataupun kabupaten sudah masuk kedalam satu sistem di pemerintah pusat, jelas Erizal dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2020).

Erizal juga menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja yang mengatur tentang konsekuensi kebijakan impor harus berorientasikan untuk kepentingan para petani. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa UU Cipta Kerja berpihak kepada para petani lokal.

Dimana ketentuan impor yang tertulis dalam pasal 14 UU Cipta Kerja harus memperhatikan kepentingan para petani. Yang dimana sejauh ini dianggap berpihak kepada impor, ucapnya.

UU Cipta Kerja yang dibuat ini menurut penilaian Erizal, sejalan dengan visi Presiden Jokowi yaitu membuka akses lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat Indonesia.

Jika kita melihat 5 visi Presiden Jokowi, salah satunya adalah Indonesia akan membuka diri untuk para investasi dalam upaya membuka lapangan pekerjaan secara luas, jelas Erizal.

Sempat menimbulkan polemik di kalangan pengamat tentang Omnibus Law UU Cipta Kerja klaster pertanian yang dianggap berpotensi memperluas impor pangan. Erizal menepis hal tersebut, karena menurutnya prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional merupakan produksi dalam negeri yang sejalan dengan rumusan pada UU Pangan Pasal 3.

Ia juga menjelaskan dalam pasal tersebut dikatakan pemenuhan kebutuhan pangan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, serta ketahanan pangan. Dengan ketiga basis tersebut maka pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri akan tetap mengutamakan produksi dalam negeri.