Di Masa Transisi, Produksi Tambang Freeport Hanya 60 Persen

zehrabilgisayar.net, migas – Claus Wamafma, Direktur PT Freeport Indonesia mengatakan bahwa masa transisi dari tambang terbuka ke bawah tanah di Kabupaten Mimika, Papua hanya produksi tambang sekitar 60 persen.

Diprediksikan bahwa produksi Freeport akan kembali normal pada tahun 2022 atau 2023 mendatang. Dimana hari ini, kami sudah melakukan transisi dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah. Produksi tambang Freeport saat ini masih belum kapasitas normal. Produksinya baru sekitar 60 persen, ucap Claus, Minggu (11/10/2020).

Dari produksi yang hanya berkapasitas 60 persen, Claus mengatakan pendapatan perusahaan juga terpengaruh. Salah satu dampak yang diberikan adalah alokasi dana kemitraan yang dikeluarkan untuk masyarakat lokal melalui YPMAK (Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro) juga berkurang.

Jika produksi kami hanya sekitar 60 persen, otomatis dana tersebut akan terganggu. Bahkan, dana satu persen juga akan terganggu sampai kondisi tambang Freeport kembali normal. Karena, selama masa transisi, belum ada lagi kegiatan penambangan di atas, semua turun ke bawah untuk mempersiapkan area serta infastruktur, imbuh-nya.

Meskipun demikian, Johny Lingga, VP Government Relations Freeport menjelaskan bahwa sekarang ini produksi tambang Freeport di Tembagapura, Mimika, masih berlanjut walau ditengah pandemi Covid-19.

Semua masih berjalan sesuai dengan target serta rencana yang telah ditetapkan perusahaan, tentu saja dengan mengedepankan protocol kesehatan Covid-19. Produksi masih berjalan lancar, belum ada kendala, jelas Johny.

Memang, Johny mengakui, sempat terdapat hambaat saat terjdai pemalangan dan adanya mogok karyawan di Mile 72. Dimana karyawan menuntut ketersediaan bus untuk cuti kerja sementara di Timika serta pembayaran insentif selama pandemi Covid-19.

Saat pemogokan kerja terjadi produksi tambang sempat berhenti selama empat hari. Jadi sekarang sudah kembali normal, sudah tidak ada lagi persoalan dengan para karyawan, ucapnya.

Sebelumnya, manajemen PT Freeport Indonesia bersama dengan YPMAK diundang oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng untuk membicarakan kelanjutan pengelolaan dana kemitraan atau yang dikenal sebagai dana 1 (satu) persen.

Dana kemitraan tersebut dihitung 1 (satu) persen dari pendapatan kotor hasil penjualan produk (biji tambang) Freeport sebelum dilakukan pengurangan pajak serta komponen biaya lainnya.

Dana kemitraan yang dikeluarkan oleh PT Freeport Indonesia sejak tahun 1996 silam untuk tujuan pemberdayaan masyarakat asli yang berada di sekitar area pertambangan, yang terdiri dari Suku Amungme dan Komoro, dan lima suku kekerabatan di Kabupaten Mimika, Papua.