Segera Revisi Rencana Induk Gas Bumi, Minta DPR Ke Menteri ESDM

zehrabilgisayar.net, migas – Rapat yang dilakukan Ego Syahrial Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Fanshurullah Asa Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH), dan Bakir Pasaman Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan Komisi VII DPR RI mendapatkan delapan kesimpulan. Kesimpulan rapat yang dihasilkan tersebut dibacakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno, Selasa (29/9/2020).

Berikut ini delapan kesimpulan yang dihasilkan:

Pertama, Komisi VII DPR RI mendesak Plt Dirjen Migas melakukan evaluasi secara menyeluruh yang memiliki kaitan dengan implementasi Permen ESDM No.4/2018 supaya pemanfaatan serta pengembangan infrastruktur gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa berjalan secara optimal.

Termasuk, melakukan peningkatan pengawasan implementasi Permen ESDM No.8/2020 serta menyampaikan hasilnya kepada Komisi VII DPR RI.

Kedua, Komisi VII DPR RI melalui Plt Dirjen Migas mendesak Menteri ESDM untuk segera menerbitkan Keputusan Menteri yang memiliki keterkaitan dengan revisi Rencana Induk Jaringan Transmisi serta Distribusi Gas Bumi Nasional sebagai pegangan pengembang infrastruktur wilayah jaringan distribusi gas bumi.

Ketiga, Komisi VII DPR RI mendesak Kepala Badan Pengatur Hilir Migas untuk melakukan peningkatan pengawasan yang lebih ketat terkait dengan biaya pengangkutan/toll fee, sehingga usaha pengangkutan gas bumi bisa berjalan lebih secara efisien.

Keempat, Komisi VII DPR RI mendesak Plt Dirjen Migas dan Kepala Badan Pengatur Hilir Migas untuk melakukan evaluasi serta koordinasi pembangunan ruas jaringan trasmisi Cirebon-Semarang dan juga Kalimantan-Jawa yang sudah terbengkalai selama ini.

Kelima, Komisi VII DPR RI mendesak Plt Dirjen Migas dan Kepala Badan Pengatur Hilir Migas untuk mendorong pengembang pasar domestik serta infrastruktur gas bumi yang difokuskan pada wilayah baru supaya tidak terjadi penggandaan pasar eksisting.

Keenam, Komisi VII DPR RI mendesak Plt Dirjen Migas dan Kepala Badan Pengurus Hilir Migas melakukan kajian yang lebih komprehensif terkait dengan pengembang infrastruktur gas bumi untuk menarik investor swasta berkontribusi dalam pengembangan usaha hilir gas bumi.

Ketujuh, Komisi VII DPR RI mendesak Plt Dirjen Migas untuk mengurangi komposisi ekspor LNG serta melakukan peningkatan secara bertahap untuk memenuhi LNG domestik guna mencukupi kebutuhan di sektor kelistrikan sehingga masyarakat bisa menikmati harga listrik secara kompetitif.

Terakhir kedelapan, Komisi VII DPR RI meminta Plt Dirjen Migas beserta Kepala Badan Pengurus Hilir untuk menjawab semua pertanyaan anggota Komisi VII DPR RI serta disampaikan paling lambat pada 7 Oktober 2020.