Permigan Dibubarkan Setelah G30S/PKI, Akhir Cerita Pesaing Pertamina

zehrabilgisayar.net, migas – Indonesia pernah mempunyai perusahan minyak dan gas (migas) pada tahun 1961 yang dikuasai oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Dimana nama perusahaan tersebut adalah Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (Permigan).

Berdasarkan dari berbagai sumber, perusahan tersebut tidak dapat bersaing, hal tersebut terbukti dari hasil produksinya yang terus mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan dari semua lapangan minyak yang dikelola oleh perusahan ini menghasilkan minyak yang mengecewakan.

Cadangan minyak yang terdapat dalam kilang Permigan hampir habis. Produksi minyak yang tertinggi oleh Permigan adalah 2.700 barel per hari pada 1963, tetapi terus mengalami penurunan dimana per harinya hanya menghasilkan 1.800 barel pada 1965. Susunan organisasi Permigan yang diatur ulang pada 1964 ternyata tidak dapat memperbaiki produksi perusahan tersebut.

Di tengah produksi yang terus menurun tersebut, Chaerul Saleh, Menteri Perindustrian Dasar dan pertambangan (Perdatam) sebagai pelindung perusahaan menunjuk Ibnu Sutowo sebagai Direktur Utama Pertambangan Minyak Nasional (Permina). Hal tersebut dilakukan untuk mengantikan posisinya sementara dalam menangani Departemen Migas. Hal tersebut dikarekan pada 1 Oktober 1985, Chaerul harus hadir dalam undangan ulang tahun Republik Rakyat China (RRC).

Jajaran direktur dalam Permigan dibubarkan oleh Ibnu Sutowo, tanpa melakukan pemberitahuan kepada Chaerul Saleh dan menggantikannya dengan pimpinan sementara pada 12 Oktober 1965. Di bawa kendali Ibnu Sutowo, dia melarang PKI terlibat dalam industri perminyakan.

Pencopotan dan penangkapan para jajaran direktur Permigan, yaitu Soemarjo Legowo, Kusumo Utojo, serta Maladi Jussuf. Bahkan penangkapan juga dilakukan kepada Chaerul Saleh setelah pulang dari RRC serta di Rumah Tahanan Militer Chaerul Saleh meninggal karena serang jantung.

Permigan resmi dibubarkan pada 4 Januari 1966 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1966, hal tersebut dikarenakan tuduhan akan keterlibatan PKI dengan peristiwa G30S/PKI (30 September 1965).

Dalam Surat tersebut dijelaskan bahwa presiden menimbang untuk memperoleh manfaat serta mempertinggi daya guna dan daya kerja yang sebesar-besarnya dari tenaga dan peralatan yang terdapat dalam perusahan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 9/1966, Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi ditunjuk untuk mengatur berbagai cara pelaksanan pembuburan serta menyelenggarakan pengurusan dan pengawasan terhadap berbagai usaha dari Permigran yang sudah dibubarkan itu.

Untuk pasal 2 disebutkan, semua kekayaan Permigan menjasi milik negara sepenuhnya melalui Departemen Urusan Minyak dan Gas Bumi. Pabrik pemurnian serta lapangan minyak tua yang terdapat di Cepu kemudian dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan Minyak dan Gas Bumi.

Fasilitas pemasaran sepenuhnya diserahkan kepada Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (Pertamin) serta fasilitas produksi minyak diserahkan kepada Pertambangan Minyak Nasional (Permina). Pertamina merupakan peleburan dari Pertamin dan Permina pada 20 Agustus 1968.