Di Tengah Pandemi Corona, Siapkah RI Masuk Musim Tanam?

zehrabilgisayar.net, pertanian – Pasokan pupuk bersubsidi dan nonsubsidi untuk Jateng dan Jatim dipastikan aman oleh anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Kaltim. Manajemen telah bertemu dengan distributor sekaligus memeriksa langsung gudang-gudang di dua provinsi tersebut.

Pasokan tersebut cukup untuk menghadapi musim tanam pada Oktober 2020. Bahkan, bisa memenuhi alokasi tambahan pupuk bersubsidi sesuai anjuran pemerintah daerah yang saat ini sedang dalam proses review untuk mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

Pupuk Kaltim memastikan stok untuk Jateng dan Jatim aman, baik untuk pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi. “Karena kebutuhan petani di seluruh wilayah distribusi Pupuk Kaltim menjadi prioritas untuk mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Dirut Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi dalam pernyataannya, Minggu (6/9/2020).

Seluruh distributor di Jawa Tengah dan Jawa Timur diimbau oleh Rahmad untuk turut serta dalam mengawal penerapan kartu tani sebagai akses pupuk bersubsidi agar kebutuhan petani menjelang musim tanam dapat terpenuhi dengan baik. Meski penetapan kartu tani dilakukan secara bertahap, wilayah Jawa ditargetkan selesai 100% pada September 2020 sesuai regulasi Kementerian Pertanian.

“Ternyata pupuk bersubsidi tidak kurang, hanya saja diperlukan kartu tani agar penyaluran sesuai alokasi pemerintah bisa tepat sasaran. Mari kita urus pelaksanaan kartu tani ini dan jika masih ada kendala segera laporkan untuk tindak lanjut,” tambah Rahmad.

Rahmad juga menepis isu yang mengharuskan petani membeli produk non-subsidi jika ingin mengakses pupuk bersubsidi. Pasalnya, pupuk bersubsidi dialokasikan sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (E-RDKK) yang diatur oleh Pemerintah. Jadi lanjutnya, penambahan kebutuhan petani berdasarkan luas lahan bisa dipenuhi dengan produk non subsidi.

Pupuk Kaltim juga menindaklanjuti hal tersebut dengan memberikan pupuk non subsidi di seluruh wilayah distribusi perusahaan.

“Misalnya alokasi RDKK hanya 10 kg, sedangkan kebutuhan di atas bisa dipenuhi dengan non subsidi. Karena pupuk bersubsidi hanya bisa diakses sesuai alokasi yang didapat petani, tapi non subsidi bebas diakses di mana saja sesuai kebutuhan,” kata Rahmad.