Di Tengah Wabah Covid-19 Polisi Kota Serang Cek Ketersediaan Bahan Sembako

zehrabilgisayar.net, pertanian – Setelah Pemerintah Provinsi Banten menetapkan Bumi Jawara dengan status Kejadian Luar Biasa Covid-19. Kapolres Serang Kota bersama Pemkot Serang dan Bulog Sub-Divre Serang mengecek ketersediaan bahan pokok dan harganya.

Pengecekkan harga dilakukan mulai dari Pasar Induk Riau, Kota Serang.

“Kita bersama-sama melaksanakan pengecekan pengecekan harga sembako untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kenaikan harga sembako,”kata Kapolres Serang Kota, AKBP Edhi Cahyono.

Berdasarkan data pantauan PIR, Kota Serang, harga gula naik dari Rp 14 ribu menjadi Rp 17 ribu perkilogram di tengah Covid-19. Bawang putih dari Rp 40 ribu menjadi Rp 45 ribu per kilogram. Harga jahe tetap di harga Rp 40 ribu per kg, kunyit Rp 10 ribu per kg, bawang merah dari Rp 28 ribu menjadi Rp 35 ribu per kg.

“Stok masih lancar dan permintaan pembeli mengalami peningkatan khususnya jenis barang bawang putih, gula, jahe dan beras,”ujar Edhi.

Sedangkan untuk ketersediaan beras, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bulog Sub-divre Serang, agar pasokan barang tetap terjaga dan harga tidak melambung tinggi. Polres Serang Kota siap bekerjasama dengan Bulog untuk menindaklanjuti adanya pedagang nakal, jika ada yang menjual dengan harga tinggi dan ditemukan penimbunan di tengah wabah Covid-19.

“Kalau operasi pasar, khususnya beras, itu kewenangannya ada di Bulog. Kita juga sudah berkoordinasi dengan Bulog. Mereka juga mengaku sudah melakukan operasi pasar dari agen ke agen,”kata Edhi.

Jika kedapatan ada yang agen yang sengaja menimbun dan menaikkan harga, maka bisa dikenakan sanksi pidana dari kepolisian, karena hal tersebut disebut telah menyusahkan banyak orang.

Masyarakat sendiri dimintak untuk tidak panic buying dengan memborong bahan sembako dan kebutuhan lainnya. Warga kota Serang diminta agar tetap tenang dan tidak mudah termakan isu yang tidak benar.

“Jika ada penimbunan, kita sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, pihak pasar dan pemerintah daerah karena itu sudah jelas melanggar,”tandasnya.