KPK Minta PT Pertamina Segera Hentikan Mafia Minyak dan Gas

Zehrabilgisayar.net, Migas – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pertamina untuk menghentikan praktek-praktek minyak dan mafia gas. Sebab, menurut Wakil Ketua Komisi Laode M. Syarif, itu benar-benar membuat kerugian keuangan negara.

“Kami mendengarkan praktek yang sekarang ini– meskipun Petral sudah ditutup– tapi praktek seperti itu masih dilakukan dengan model seperti ini, dan akhirnya merugikan uang negara,” kata Laode kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (10/9).

Hal itu diungkapkan Laode setelah mengumumkan kasus suap dugaan tersangka perdagangan minyak mentah dan produk olahan di Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES). Komisi menetapkan mantan Direktur Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) Bambang Irianto sebagai tersangka.

Bambang diduga menerima uang setidaknya US $ 2,9 juta melalui rekening perusahaan yang didirikannya, yaitu SIAM Group Holding Ltd Perusahaan berkedudukan di hukum British Virgin Islands dikenal sebagai Layanan Pajak Surga.

Bambang menerima uang sebagai VP Pemasaran PES membantu mengamankan alokasi kargo kuota Kernel Oil dalam pengadaan atau penjualan minyak mentah atau produk olahan.

Menindaklanjuti arahan Presiden yang meminta PT Pertamina untuk meningkatkan efisiensi dalam perdagangan minyak mentah dan bahan bakar pada tahun 2012, PES mengacu pada pedoman mengacu pada penentuan penjual dan pembeli yang ingin diundang untuk berpartisipasi dalam kompetitif bangunan atau negosiasi langsung mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh PT Pertamina dalam urutan prioritas: National Oil Company (NOC), refiner / Produser, dan Potensi Penjual / Pembeli.

Perusahaan yang bermitra dengan PES harus masuk ke dalam Daftar Mitra Usaha Terpilih (DMUT), tetapi kenyataannya tidak begitu. Bambang bersama dengan PES lainnya menentukan mitra lembut resmi, salah satunya adalah NOC dan pada akhirnya; yang mengirimkan barang ke PES adalah Emirates National Oil Company (ENOC).